SUBANG - Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di wilayah Subang dinilai perkembangannya lambat. Hal ini diduga karena minimnya SDM yang mengelola BUMDes.
"Banyak BUMDes yang tidak bisa mengembangkan usahanya. Ini jadi persoalan besar," kata tokoh masyarakat Blanakan, Subang, Sunarto Amrullah.
Lelaki yang juga Ketua DPC LSM Kompak ini menyampaikan, hasil penelusuran di beberapa desa, BUMDes tidak berkembang dengan baik. Bahkan ada BUMDes yang sudah mendapat dana penyertaan modal tapi belum memiliki usaha yang siap.
"Modalnya sudah diturunkan, tapi usahanya belum maju. Kayak di Desa Rawamekar, Blanakan," bebernya.
Ia menyampaikan, dana penyertaan BUMDes Rawamekar tengah dibelikan satu unit mobil bak terbuka jenis SS. Anggaran untuk membeli mobil tersebut sebesar Rp35.000.000.
Awalnya, dana BUMDes digunakan untuk bekerjasama dengan agen BRILink, tapi karena tidak ada peningkatan, maka pengakuan kepala deaa BUMDes merubah usahanya.
"Jadi mobil itu katanya untuk sarana desa, seperti antar jemput orang sakit dan untuk disewakan mengangkut barang," ujarnya.
Anehnya, tambah Buron, sapaan akrab Sunarto Amrullah, perubahan usaha itu dengan mudah disetujui oleh berbagai pihak. Mulai dari BPD hingga Irda. Hal ini juga menunjukan betapa lemahnya perangkat desa dan pemda dalam membangun ekonomi desa.
"Ada dugaan penggelapan uang juga, dana BUMDes yang seharusnya Rp48 juta ditambah Rp16 juta (untuk modal BUMDes bersama tingkat Kecamatan Blanakan) total Rp64.000.000 ternyata yang ketahuan hanya Rp35.000.000 untuk beli mobil," terangnya.
Ia juga menyampaikan, perubahan usaha itu dilakukan hanya sebatas ikut-ikutan kepala desa lain. Sehingga apa yang dilakukan bertentangan dengan AD/ART BUMDesbya itu sendiri.
"Apalagi pengurus BUMDesnya ngaku gak pernah dilibatkan untuk mengelola. Irda harus segera turun tangan ini," pungkasnya.(Red)