Tema kegiatan 'Vaksinasi dalam perspektif kemerdekaan Indonesia" dilaksanakan di Aula Kantor Dinkes Morotai. Sementara OKP yang hadir ditengah kegiatan itu. KNPI Pulau Morotai, Pemuda Muhammadiyah, BEM Unipas, Hippmamoro, Togammoloka, HMI, GMNI, Gamki, LMND, PMII, Samurai, Gamhas, dan SMI.
Kegiatan dikoordinir oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Pulau Morotai, yang bertindak sebagai moderator, Rafik Arrahman.
Dikesempatan itu, Ketua KNPI Pulau Morotai, Mulkan Hi Sudin, mengatakan, terkait dengan polemik vaksinasi Covid-19 itu. Banyak informasi yang di dapatkan dari masyarakat bahwa vaksin itu membunuh.
"Vaksinasi itu membunuh, vaksinasi itu mencelakakan kita. Tapi Itu cerita raykat, cerita rakyat itu harus di respon supayah jangan ada spekulasi di luar, kerana suka dan tidak suka terima dan tidak teria itu sudah terjadi,"papar Mulkan Hi Sudin, Ketua KNPI Morotai.
Namun, disisi lain ia mengapresiasi Program Vaksniasi di Morotai. Hanya saja karena mungkin kurangnya sosialisasi pihak Pemda dalam hal ini Dinas Kesahatan terhadap warga. Sehingga masih banyak menolak vaksin.
"Ini bukan baru terjadi, tapi ini sejak vaksinasi masuk di morotai sudah terjadi wacana dan penolakan vaksinasi oleh warga, karena nyatanya Vaksinasi ini menekankan orang yang ambil BST dan lain - lain,"terangnya.
Selain itu, Ia juga menyentil soal vaksinasi di kalangan pejabat, Sebab menurutnya bahwa banyak pejabat publik belum vaksinasi Covid-19.
"Karena sampe sejauh ini di DPRD atau anggota DPRD banyak yang belum vaksinasi juga, jadi sebelum vaksin dilakukan terhadap masyarakat pejabat Publik harus klar dulu," tegasnya.
Berbeda, Eks Pokja Pemda Morotai, Julkifli Samania, mengaku sempat menolak vaksinasi, tetapu disisi lain vaksinasi sangat bermanfaat dari virus Covid-19.
"Saya adalah orang yang menolak vaksin, tapi saya menyampaikan bahwa banyak yang menolak vaksinasi di Morotai. Tapi di tengah Covid-19 ini saya mendukung Vaksinasi, karena saya sudah vaksin. Sebab itu ada nilai posotivnya untuk kesehatan dan aktifitas kita,"kata Julkifli.
Aktivis Samurai, Haikal Samlan menyapaikan kami marah dengan langkah Pemda Morotai soal kebijakan penanganan vaksinasi terkesan yang sangat tidak rasional.
"Diera reforamsi saat ini, agar bagaimana pemerintah daerah melayani dan memberikan pencerahan soal vaksinasi terhadap rakayat. Karena dimana masyarakat banyak belum memahami apa itu vaksinasi, seperti, sinovac, astar jeneka, dan lainya,"bebernya.
Ia juga mengatakan, soal kebijakan vaksiansi di Daerah-daerah lain aman-aman saja. Namun di Kabupaten Morotai kebijakan Pemda sangat carut marut.
"Padahal di kabupaten lain tidak melampirakan kartu vaksinasi, di morotai yang di perlakukan dan di persulitkan, selain itu juga menekankan aktifitas masyarakat. Misalnya pengambilan BST dan lain"paparnya.
Senada, Kativis LMND, Bahrul Kurung juga menilai penyebaran jenis baru Covid-19 saat ini, Pemda Morotai tidak tepat menangani itu.
"Virus itu cepat menular karena kebijakan pemimpin yang buruk dan kurang tepat.
Pemimpin kalau pikiranya jerni virus tidak mungkin berkembang biak, sisi lain ekonomi juga sangat terpuruk, realistis Pemda mempersulitkan warga Ambil BST dengan syarat Vaksinasi,"tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Kesehatan, Julys Giscard Croons, menjelaskan bahwa pelaksanaan Vaksninasi Covid - 19. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat.
"Sosialaisasi sudah dilakukan dari awal-awal di Rumah Sakit dan tiap-tiap puskesmas dan desa, secara Promotiv, Promosi, Prefentiv dan Sosialisasi. Dan kegiatan-kegiatan itu sudah dilakukan,"katanya.
Menurutnya, Pemerintah Daerah selalu hadir dalam memberikan vaksinasi Covid-19 yang terbaik untuk masyarakat Morotai.
"Soal BST dengan syarat vaksin itu bukan kami, tapi itu sudah Kebijakan berdasarakan aturan Perpres dari Pemerintah Pusat,"terangnya.
"Soal vaksin sudah dilakukan di seluruh Indonesia, mungkin penerapan nya berbedah-berbedah, tapi vaksinasi ini juga membantu masyarakat untuk mengantisipasi penjebaran Covid-19, kemuduan warga keluar masuk. Misalnya pergi ke Morotai atau Ternate, harus ada kartu vaksinasi,"pungkasnya.
Diakhir kegiatan, Soal Vaksinasi Covid-19 Dinas Kesahat sudah melakukan sosialisasi di tiap Puskesmas dan Desa-desa. Sementara OKP menilai Pemda dalam hal ini Dinas Kesehatan masih lemah melakukan sosialisasi.(oje)