Pemerintah kabupaten Bandung terus melakukan perbaikan disemua lining sektor yang ada di wilayah tingkat Desa dengan berbagai langkah untuk meningkatkan lajunya perekonomian masyarakat kedepannya yang baik dan maju, barang tentu dengan sumber yang di gunakan dari Anggaran Pendapatan belanja Daerah (Apbd) kabupaten. Sabtu(17/09/2021).
Seperti perbaikan sarana Drainase saluran air sungai di kp legok Cicalung Rt 03/01 Desa dampit,kec cicalengka.Yang tujuannya untuk mengaliri sawah para petani agar bisa bercocok tanam dengan baik yang hasilnya akan melimpah,sekaligus dijadikan benteng penahan tebing ketika hujan datang agar tidak meluber, yang secara kebetulan melintasi area pemukiman rumah warga,dalam pelaksanaan perbaikannya pun menyerap tenaga kerja warga sekitar lokasi proyek.
Tapi disini ada yang aneh dan ganjil ketika kami melihat dan datang langsung kelokasi proyek.Menemukan hal yang diduga dianggap lumrah oleh sebagian oknum dengan tidak memasang papan informasi kegiatan dilokasi.
"Berapa jumlah anggaran,sumbernya dari mana dan panjang/volume berapa tidak diketahui, sungguh sudah menjadi hal lumrah masyarakat dibuat bingung dengan namanya proyek yang bersumber dari anggaran pemerintah masih ada saja yang nakal dan labrak aturan.
Ketika kami menanyakan kepada salah satu pekerja yang ada dilokasi,
kang ini anggaran berapa?
Pekerja,"tidak tau pak!
Untuk Panjang Volume nya berapa kang?
Pekerja,sekitar 40m kanan dan kiri
Sudah berapa hari kerja ?
Pekerja," 2 hari pak,secara swakakelola penduduk sekitar sini yang kerja semuanya.jawabnya
Kami mencoba menghubungi kepada salah satu stap desa sekdes Mis'an lewat pesan singkat watshap,
Pak anggaran pengerjaan Drainase selokan di rt 03/01 sumber anggarannya dari mana ?
"Jawab sekdes ,itu Apbd pak.ucapnya
Tapi jumlah besaran pagunya tidak disebutkan
Dan di benarkan oleh Asep ali salah satu aparatur desa Dampit memberi penjelasan bahwa itu Anggaran Apbd yang masuk melalui Rekening Desa.tegasnya
"Atas dasar hal tersebut, pihak Pemdes disinyalir telah melanggar pelaksanaan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 84 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012 yang mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai negara wajib memasang papan proyek walau pun melibatkan/menyerap tenaga kerja warga sekitar.
Selain itu, juga telah mengabaikan UU Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Disini jelas adanya kurang pengawasan dari dinas terkait sehingga di anggap wajar dengan kegiatan pekerjaan tersebut,yang diduga sengaja dilakukan dengan tidak dipasangnya list papan informasi kegiatan dlokasi tersebut,karena di anggap tempatnya tersembunyi jauh dari keramaian.
Ini jelas harus ada teguran dari pihak terkait,jangan buat bingung masyarakat dan publik dengan yang namanya proyek menggunakan anggaran Negara,Sebesar apapun anggaran pemerintah harus ada keterbukaan(tranfaransi) agar masyarakat bisa ikut mengawasi kegiatan tersebut dan sudah selayaknya ikut serta dalam menunjang lajunya pembangunan program pemerintah sebagai sosial control yang ikut mengawasi pekerjaan tersebut.
Yasman/itang Jbr