Vinews.id || Rembang -Pemerintah Kabupaten Rembang yang masuk kategori PPKM Level 2 sebagaimana tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021, tanggal 13 September 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, level 3 dan Level 2 Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Jawa dan Bali telah mengizinkan para pelaku seni diwilayahnya untuk menyelenggarakan kegiatan sosial seni budaya.(24/09/21)
Dalam penyelenggaraan kegiatan sosial seni budaya di wilayah Kabupaten Rembang, saat PPKM Level 2 tidak diberlakukan secara bebas seperti sebelum masa pandemi tetapi dibatasi dengan aturan-aturan yang harus ditaati oleh semua pihak diantaranya pelaku seni budaya dan penyelenggara kegiatan agar upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang bisa berhasil dan kesehatan masyarakat terhadap Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pun bisa dikendalikan dan ditekan penyebarannya.
Untuk mengatur tentang mekanisme dan proses dalam menyenggarakan pentas seni dan budaya,Pemerintah Kabupaten Rembang mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor 430/2120/2021 Tahun 2021 tentang Kesiapan Kegiatan Pelaksanaan Sosial Seni Budaya yang diteken oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang Fachrudin,SH,MH,CFrA.
 |
| Surat Edaran |
Surat Edaran yang bertanggal 21 September 2021 tersebut berisi empat dictum keputusan dan dua puluh butir penjelasan yang salah satu butirnya menyebutkan ;Penyelenggaraan Kegiatan Sosial Seni Budaya, tidak diperbolehkan di lokasi Desa/Kelurahan yang dinyatakan zona merah, dibuktikan Surat Keterangan dari Puskesmas diketahui oleh Ketua Gugus Tugas Kecamatan setempat;
Lebih lanjut tentang penyelenggaraan kegiatan pentas seni sosial dan budaya dijelaskan pada dictum Kedua:
PENYELENGGARAAN KEGIATAN SOSIAL SENI BUDAYA
Kegiatan Sosial Seni Budaya TIDAK DIPERBOLEHKAN di tempat yang tidak dapat terukur pembatasan 50%, sehingga menyebabkan terjadinya kerumunan;
Kegiatan Sosial Seni Budaya dilaksanakan Pukul 06:00 WIB Sampai dengan Pukul 21.00 WIB;
Semua unsur pelaksanaan kegiatan WAJIB patuh diberhentikan oleh pihak terkait, apabila terjadi kondisi yang darurat dan bersedia mempertanggungjawabkan dengan segala konsekwensinnya. (Diri)