Komisi III DPRD Kota CImahi yang terdiri dari Ketua Yus Rusnaya, anggota H. Enang Sahri Lukmansyah, H. Nabsun, H. D. Hidayat, Joko Taruno dan pendamping Edi Hermawan, melakukan audensi kekantor Plt Walikota CImahi Ngatiyana dan diterima Plt Walikota Cimahi di Gedung A Pemkot Cimahi, Selasa (23/11/2021).
Dalam audensi tersebut dihadiri pula dari pihak birokrasi Sekda Kota Cimahi Dikdik Suratno Nugrahawan, Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Budi Rahardja, Asisten II bidang Pembangunan Ahmad Nuriyana, Kepala Bidang Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Iyun Sapta Mulyana, kabid Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Cimahi, Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo) Mochamad Ronny.
"Dalam rapat evaluasi tersebut yang mana kami membahas tentang rencana pembangunan atau perbaikan lapangan sepakbola Sangkuriang, dan dari hasil kesepakatan bersama, bahwa rencana tetap dilakukan tapi tidak dibulan ini karena mepet, kemungkinan dibulan 2 tahun 2022, jadi dibulan Juli bisa digunakan, " jelas Ngatiyana usai audensi terkait solusi untuk pembangunan stadion Sangkuriang kedepannya,
Sedangkan terkait masalah anggaran bantuan propinsi (Banprop) PEN di tahun 2022 sudah tidak ada, menurut Ngatiyana kembali, rencananya anggaran yang akan digunakan untuk pembangunan tersebut akan menggunakan anggaran APBD.
"Terkait anggaran tersebut bukan dilihat dari besar kecilnya tapi lapangan layak dipakai dan baik, juga bentuknya berubah layak dipakai, lapangan juga baik, tribun juga baik pengamanan juga baik, yang bedanya GOR tidak dibongkar," tandasnya.
Hal yang sama diungkapkan pula oleh Ketua Komisi III Yus Rusnaya, menurut Yus, karena Stadion Sangkuriang terjadi gagal lelang, karena waktu terlalu mepet,
"Gagal lelang karena tidak ada yang jadi pemenang Lelalng, jadi ada beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi akibatnya gagal lelang," ujar Yus.
Jadi ,menurut Yus kembali, pihaknya akan mensuport dari komisi III, kepada pemerintah daerah kota Cimahi agar ada solusi yang terbaik.
"Maka solusinya ada tiga. Pertama mengusulkan kembali ke pusat dengan menggunakan anggaran APBN. Opsi yang kedua pengajuan kembali ke Propinsi Jawa Barat, sampai hal itu berlangsung maka sambil ada pembenahan dan pemeliharaan dan kami akan tetap suport untuk tetap dilaksanakan pemeliharaan dan perbaikan ini tahun depan. Jadi yang ketiga menggunakan APBD untuk pemeliharaan dan perbaikan ditahun depan dengan anggaran Rp 10 Miliar sambil menunggu pengajuan tersebut disetujui Pusat atau Propinsi Jawa Barat," terangnya.
Red,